Selasa, 24 Januari 2012

KASUS BANSOS PEMKOT BANDUNG DIPANTAU KEJAGUNG

KASUS BANSOS PEMKOT BANDUNG DIPANTAU KEJAGUNG

Bandung, Sidak Post, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar sudah merampungkan berkas kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Pemkot Bandung yang disinyalir merugikan negarasenilai  Rp 40 Miliar dari Rp. 80 miliar. Ternyata Kasus ini juga tidak lepas dari pemantauan  Kejaksaan Agung (Kejagung) Atas  kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) Yang telah ditengarai oleh Walikota Bandung dengan Pengembalian Uang sebesar 2,45 Milyar dari 40 milyar yang hilang kepada Kejati Jabar.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Noor Rachmad menjelaskan, pihaknya belum mendapat perkembangan terakhir soal kasus dugaan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp80 miliar itu. ""Karena Kejati Jabar yang menangani kasus ini jadi kita serahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Tinggi Jabar. Kalau ingin tahu kasusnya itu saya harus komunikasi dulu ke sana, sejauh mana perkembangannya kasus ini, siapa saja yang menjadi tersangka, siapa saja yang menjadi saksi," jelasnya.

Untuk penanganan kasus tersebut penyidik Kejati sudah merampungkan berkas hingga 99,9%. Yang diperlukan saat ini, tinggal menunggu total kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

"Sudah 99,9%, kasus ini hampir selesai tinggal menunggu penghitungan kerugian negara yang dihitung oleh BPKP. Kalau di internal saya, penyidikan sudah habis," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Fadil Zumhanna kepada wartawan di gedung Kejati Jabar, Jalan LRE Martadinata Kota Bandung
Dihubungi terpisah, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Fadil Zumhanna mengakui bahwa Walikota Bandung Dada Rosada telah mengembalikan uang senilai Rp2,45 miliar. Saat ini uang tersebut diamankan di rekening Kejati Jabar. "Sudah disetorkan ke kas rekening Kejaksaan Tinggi Jabar," ungkap Fadil.

Namun demikian, Fadil enggan memberikan keterangan soal keterlibatan Dada Rosada. Menurut dia, pihaknya masih mendalami kasus tersebut. "Maaf mas nanti saja ya, saya lagi nyetir. Yang pasti kita masih dalam proses penyelidikan," katanya.
Terkait pemeriksaan terhadap sekda, Fadil terkesan enggan menyebutkan berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik kejati. Dia berkali-kali hanya memastikan bahwa Sekda Kota Bandung itu telah diperiksa penyidik Kejati Jabar. Karena itu, sampai saat ini belum diketahui secara pasti hasil pemeriksaan Kejati Jabar. @ YM/Tim Jabar

DANA BANSOS FIKTIP


BANSOS CETAK SAWAH DI RANTAU TEMIANG,BANJIT DIDUGA FIKTIP.


Way kanan,Sidak Post ,Bantuan sosial ( BANSOS) tahun 2011 dari dinas Pertanian Kabupaten Waykanan di kampung  Rantau Temiang  kecamatan. Banjit. Seluas 23,8 ha dengan 23 anggota kelompok tani Dengan dana sebesar Rp.7,5 juta per ha.
Bantuan tersebut sangat disayang kan hingga berita ini  diterbit kan pelaksaan kegiatan trsebut  diperkirakan -+baru sekitar 20% selebih nya belum di kerjakan.
Satu anggota yang menerima bantuan tersebut mamberi keterangan ke sidak post  jum'at 20/01/12 pak usman bahwa  dia belum menerima uang bantuan cetak sawah  tersebut .
Dan ketua kelompok tani umirdi membantah bahwa dana tersebut sudah di bagikan ke anggota kelompok sesuai dana yang ditentukan.
Dan umirdi menujukan sawah yang sudah dikerjakan tetapi belum semua nya karna dengan alasan tidak ada tenaga kerja"kata umirdi.
Tetapi hasil investigasi tim sidak post bahwa sawah yang ditunjukan umirdi memang sawah yang sudah jadi.
Hal tersebut kami sampai kan keKa.UPT pertanian pak lukman .
Menurut pak lukman hal ini akan kami klaripikasi ke lapangan "ujar pak lukman.@Ujang/tim

Ø Terkait Desa Terisolir



Pemkab Mesuji  Kurang Memperhatikan Kehidupan Nelayan Kuala Mesuji
 
Mesuji Sidak Post,Kuala mesuji Merupakan Kampung tua sejak tahun 1942 sudah ada perkampungan diatas air yang merupakan pembatas antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung, warga Kuala Mesuji yang tepatnya di suku 5 Kampung sungai sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupeten Mesuji, yang terdiri dari 3 Rukun Tetangga (RT) 458 Kepala Keluarga  (KK) yang mata pencahariannya adalah sebagai nelayan.

Kuala Mesuji yang Hanya Bisa ditempuh dengan transportasi lewat air yang jaraknya kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari kampung induk (Sungai Sidang) keresahan warga yang tempat tinggalnya diatas air dengan tiang rumah kayu nibung yang semakin tidak ada lagi, untuk merenovasi rumah tua yang sudah puluhan tahun.
habisnya kayu-kayu nibung ini akibat atas berdirinya PT. DIPASENA CITRA DERMAGA (DCD) yang menduduki wilayah hukum Adat Marga Mesuji dan wilayah hukum adat marga Aji.

Batas Mesuji (Marga Mesuji) dengan Menggala (Marga Aji/Megow pak) adalah sungai mesuji Lunik, dengan berdirinya DCD itu warga semakin tersudut kehidupanya.
 saat dikonfirmasi wartawan  Sidak Post,  Rusli MD selaku Kepala Adat Kuala Sidang sungai Mesuji mengatakan " Kami sangat mengaharapkan kepada Pemerintah Daerah atas terbentuknya Kabupaten Mesuji agar kiranya bisa mengangkat harkat dan martabat kami dari berbagai sektor, salah satu yang sangat penting masalah sengketa lahan setelah diklaim oleh PT DIPASENA CITRA DERMAGA (DCD) dan PT ARUNA WIJAYA SAKTI (AWS) dengan dasar surat Tembusan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 15 november 1999 tentang peninjauan kembali Areal Izin Lokasi PT DCD yang dituntut  oleh masyarakat Desa Teladas, sungai Sidang, Gedung Aji mereka menuntut ganti rugi dan menuntut agar dapat dimanfaatkan / mengusahakan lahan yang belum diusahakan / digunakan oleh PT DCD, yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. " ungkapnya......

Masyarakat kuala Mesuji jga Sangat mengeluh terhadap tingginya harga sembako yang tidak sesuai dengan nilai penghasilan nelayan warga kuala mesuji, contoh harga udang Rp 15.000, Ikan Rp. 5.000,- sedangkan harga BBM dikuala Mesuji jenis solar Rp. 8.000, Bensin Rp. 7.500,- dan sembako lainya. jadi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya sangat susah sekali.... salah seorang nelayan warga kuala mesuji yang enggan disebutkan namanya mengatakan " kami sangat mengharapkan kepada Pemerintah kabupaten Mesuji dalam Hal ini Dinas terkait agar memperhatikan kami agar kami bisa hidup layak seperti masyarakat pada umumnya dan perlu pembinaan untuk memasarkan hasil tangkapan supaya harga yang sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari, dan kami juga sangat membutuhkan sarana air bersih untuk dikonsumsi sebagai air minum, yang selama ini kami mengkonsumsi air hujan, dan kami tahu bahwa air hujan tidak baik untuk dikonsumsi..." terangnya.
(sudar/suki

Sejak 1971 SD Kuala Sidang Mesuji tidak Pernah Mendapatkan Bantuan


Ø  Desa Terisolir Di Mesuji Lampung 
Sejak 1971 SD Kuala Sidang Mesuji tidak Pernah Mendapatkan Bantuan

Mesuji Sidak Post, Perkampungan suku 5 Kuala Sidang Mesuji merupakan Desa kantong dari kampong Sungai Sidang Kecamatan  Rawajitu Utara Kabupaten  Mesuji, Kabupaten Mesuji adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung , Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pada 29 oktober 2008. Luas wilayah kabupaten ini adalah 2.184,00 km² sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 188.999 jiwa.

 desa ini sebelum nya adalah desa yang berada di Kabipaten Induk Tulang Bawang Sejak .
Perkampungan nelayan yang berada di way mesuji ini ironisnya masih merupakan perkampungan terisolir.
Dalam catatan sejarah mesuji,Perkampungan ini terbilang perkampungan tua,namun sayang pemerintah kurang memperhatikan laju pembangunan di perkampungan setempat.
Kuala Sidang  merupakan sebuah desa yang terisolir dari pembangunan,Bentuk dan tatanan wilayah mengharukan. Mulai dari jalan umum akses transportasi  hingga sebagian pemukiman warga terendam banjir di kalan hujan. Sungguh malang nasib warga yang ada di Kuala Sidang, dengan keterbatasan infrastruktur membuat desa ini seolah terisolir. Hanya bangunan  pelabuhan yang tampak megah di Kuala Sidang ini pelabuhan ini adalah satu-satu nya akses untuk menuju Ibu Kota Kabupaten dengan  mengunakan Sefeed Bout dengan biaya Rp. 250.000,- satukali perjalanan
Banyak orang terperanggah saat berkunjung ke Kuala Sidang . Apa yang tampak di luar sangat berbeda dengan keadaan yang ada di dalam menuju pemukiman warga.
“Saya tidak mengira jika ternyata wilayah Kuala Sidang ini sangat mengharukan. Tadinya saya melihat dari keadaan yang ada di pelantar pelabuhan sangat mengugah hati saya untuk mengetahui, kemajuan-kemajuan apa yang terjadi di dalamnya. Namun saya terkejut saat harus melintasi jalan umum yang terendam banjir.,” kata Yoyok, salah seorang warga yang berkunjung ke desa itu.
Tidak hanya itu kemajuan dari infrastruktur yang ada di desa juga sangat minim. Hal ini dapat dipantau melalui instansi pendidikan bagi siswa, ternyata di Kuala Sidang ini tidak ada sekolah Negeri.
Selain itu juga penerangan yang ada juga tidak ada. Masyarakat yang mengunakan penerangan di desa ini hanya sebagian, itupun menumpang penyaluran dari rumah tetangga yang mempunyai jenset.
Warga desa lainnya, mengatakan, hingga kini Desa Kuala Sidang belum ada sekolah dasar negri Hanya  Sekolah Dasar Swasta (SDS) Kuala Sidang Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Dengan nomer Statistik 101120514051 mulai dari tahun 1971 sampai dengan sekarang belum pernah tersentuh pembangunan dari pemerintah baik APBD maupun APBN, dan gedungnya sangat memperhatinkan.
SDS Kuala Sidang yang terbagi menjadi 2 tempat yaitu yang satu dikuala sidang dan yang satunya di Teluk Gedung, saat dikonfirmasi wartawan Sidak Post Bapak Mustami selaku Ketua Komite Sekolah SDS  di Teluk Gedung Menjelaskan “  Bahwa berdirinya SDS Teluk gedung ini karena jarak tempuhnya dengan kuala sidang sangat jauh maka kami bersama masyarakat untuk membuat tempat belajar anak-anak dengan berswadaya, dengan swadaya perkepala keluarga Rp. 300.000, dengan uang pendaftaran per murid Rp. 50.000,- dari sini kami membuat tempat belajar mengajar, itupun kami membeli Rumah bekas dengan luas 6 m X 10 m, yang dibagi menjadi 2 ruangan dengan lantai papan dan dinding papan serta atap seng, itu berdiri bangunan diatas air karena kami masyarakat yang notabene sebagai nelayan, kami sangat mengharapkan perhatian pemerintah sambut ibu Rusnawati salah satu seorang guru disekolah ini, dengan jumlah murid 100 anak, dan 3 orang guru yakni saya sendiri (Rusnawati) Ida Asmarani, dan Ibu Muji Astuti.
Ditempat terpisah yaitu di SDS Kuala sidang yang merupakan induk Sekolah Dasar Swasta (SDS) dikuala mesuji ini yang sudah ada proses belajar mengajar sejak tahun 1971 sampai sekarang belum pernah mendapat perhatian dari pemerintah baik sarana maupun prasarana, jelas Bapak Indra Darmawan salah seorang guru pengajar di sekolah Dasar Swasta di kuala sidang.
SDS Kuala Sidang yang di Kepalai Bapak Damiri A.md, dan delapan tenaga guru honor lainya ter masuk di Teluk Gedung, Baik Kepala Sekolah Maupun Tenaga Pengajar bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun mereka tetap semangat mendidik murid – murid anak bangsa yang jumlahnya 266 murid dan 100 murid di Diteluk gedung.
Menurut pantauan wartawan Sidak Post, memang benar gedung SDS Kuala Sidang sangat – sangat memperhatinkan, dan kami  juga sangat terharu atas perjuanngan dewan guru yang tetap memberikan pendidikan kepada anak- anak muridnya walau tanpa ada gaji dari pemerintah, namun mereka ikhlas untuk meningkatkan SDM anak – anak bangsa.
Melalui Surat Kabar ini para Dewan guru SDS Kuala Sidang/Kuala Mesuji mengharapkan betul kepada Dinas yang terkait dalam Hal Ini Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji agar kiranya meninjau keberadaan kami yang ada Didaerah terisolir di ujung kabupaten Mesuji. @sudar,suki)

Perselisihan Antar Etnis Lamsel Kianmemanas

Perselisihan Antar Etnis
Bentrok Lampung Selatan Kianmemanas
Lamsel, Sidak Post
Perselisihan yang dipicu akibat lahan parkir oleh pemuda desa di Desa Sumber Waluyo, Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan kian memanas, hal ini tidak akan terjadi bila masing-masing pihak saling menyadari dan tidak menonjolkan egoistis etnis.

Kepolisian Sektor Sidomulyo telah melakukan pendekatan persuasip dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk berdamai.  Akan tetapi nampaknya aparat kepolsian setempat kecolongan hingga timbul kerumunan masa yang melakukan pengrusakan kembali yang menyebabkan 50 rumah penduduk terbakar, 23 rusak berat, 8 unit sepeda motor rusak serta 4 unit traktor, demikian informasi yang diperoleh memelalui telepon dengan anggota Posko Relay Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Ibu Hj. Yurida Wati.
Saat berita ini diturunkan di Jl. Bay Pass Soukarno Hatta, Way Halim  Bandar Lampung terlihat adanya mobilisasi masa salah satu etnis masih berlangsung, terlihat beberapa kendaraan dengan muatan massa dari berbagai kabupaten  baik menggunakan Truk atau mobil pribadi lainnya terdengar sorak sorai histeris menuju ke Kalianda, sementara di rumah Dinas Bupati Lampung Selatan ribuan masa masih berkumpul untuk dilakukan negoisasi antar kedua etnis agar tidak melebar.@aki