Sinyalir Pemotongan Dana kesehatan GTB Kelurahan Kangkung

Bandarlampung,SP

Jika dulu program gema tapis berseri pemkot Bandar lampung hanya mencakup pembangunan bidang infrastruktur dan ekonomi kerakyatan maka untuk tahun 2011 semenjak jabatan walikota Bandar Lampung dipercayakan pada Herman, HN program Gema Tapis Berseri harus turut andil dalam mensukseskan program posyandu dan pos kesehatan kelurahan (poskeskel), bahkan dijadikan program prioritas. sebaran dana APBD Pemkot Balam untuk program Gema Tapis Berseri bidang kesehatan dengan pagu Rp 5,9 miliar yang dikucurkan di 13 kecamatan dan 98 kelurahan diharapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sehingga visi misi Kota Bandar Lampung dapat terwujud secara bertahap.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri tingkat  pengawasan dari pihak pihak terkait  dalam proses pelaksanaan program tersebut menjadi hal yang harus dikedepankan jika kita mengharapkan program program yang dicanangkan dalam rangka pembangunan Kota Bandar Lampung itu dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran .

Ketidak harmonisan yang ada didalam kepengurusan Pokmas bidang kesehatan kelurahan kangkung, kondisi itu diduga akibat  tindakan oknum yang sebenarna bukan pihak yang mendapatkan amanat sebagai ketua Pokmas bidang kesehatan dikelurahan setempat .

Entah karena dasar apa penanganan hal hal yang berkaitan dengan kegiatan poskeskel dan posyandu dikelurahan kangkung  yang pada awalnya dipercayakan kepada Hamdanah  pada akhirnya ditangani oleh Muchtar suaminya,tindakan tersebut menimbulkan polemic ditengah tengah kepengurusan poskeskel setempat,para kader menilai tindakan itu merupakan salah satu hal yang jadi ganjalan bagi mereka dalam melaksanakan tugas mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,ditambah adanya pemotongan pemotongan dana yang sedianya memang dianggarkan untuk semua kegiatan poskeskel dan posyandu,seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), honor kader. Beberapa ketua posyandu menjelaskan bahwa dari dana sebesar Rp.100 ribu yang seharusnya dialokasikan untuk pemberian makanan tambahan hanya Rp.75 ribu saja yang dialokasikan per-bulannya dan para kader itu juga mengaku bahwa honor mereka yang diberikan per-empat bulan sekali sebesar Rp.80 ribu dipotong Rp.20 ribu yang menurut keterangan suami dari ketua pokmas mereka akan digunakan untuk pembuatan kaos seragam kader.“kepengerusan posyandu Kelurahan kangkung ini sudah dibikin kacau oleh oknum yang sebenarnya bukan tupoksinya untuk mengatur bidang posyandu kami ini,dia itu suami ketua pokmas bidang kesehatan saja tapi semua kebijakan ditetapkan sama dia,seharusnyakan isterinya yang punya kewenangan bukan dia”jelas seorang kader yang enggan disebutkan namanya ketika dihubungi via telepon selulernya.

Ketika coba dikonfirmasikan terkait informasi yang didapatkan dari para kader,jawaban klarifikasi didapatkan bukan dari ketua Pokmas bidang kesehatan kelurahan Kangkung, melainkan dari Muchtar suaminya. Dia membenarkan semua informasi yang berikan oleh para nara sumber sekaligus dia juga membeberkan alasan kenapa dilakukan pemotongan atas dana yang ada ,”dana yang dibajetkan untuk sewa Poskeskel oleh Pemkot sebesar Rp.9 juta,tapi memang faktanya sewa yang saya bayarkan hanya 5 juta saja,sisanya buat operasional poskeskel selama 1 tahun, dan potongan 20 ribu itu mau digunakan untuk buat kaos kader supaya seragam”akunya.Senin(20/12)

Lanjut Muchtar menjelaskan dana Pokmas bidang kesehatan dikucurkan melalui 3 tahapan,40%, 30 %  terakhir 30 %, dana yang dialokasikan tersebut digunakan untuk semua kegiatan diposkeskel mereka,seperti PMT, honor kader, dan ATK di posyandu yang nilainya variatif,untuk termen pertama   yang 40 %dana yang digelontorkan ketiap posyandu adalah Rp.200 ribu,namun untuk termen ke-2 dan ke-3 hanya Rp.105 ribu saja perbulannya tapi ironisnya para ketua posyandu mengaku tidak ada dana lain yang diterima mereka kecuali dana PMT dan honor kader,apalagi dana ATk mereka mengaku baru tahu tentang dana yang dianggarkan untuk itu.

Ida Zubaidah, SPd Pembina didalam kepengurusan pokmas bidang kesehatan kelurahan setempat ketika dipertanyakan mengenai polemic yang terdapat di pengurusan posyandu dan poskeskel Kelurahan kangkung akibat ulah ketua Pokmasnya mengaku tidak tahu menahu prihal tersebut, hal itu disebabkan karena tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh ketua pokmas dengan dirinya selaku Pembina,untuk pelaksanaan rapatpun dikatakannya dilakukan dikediaman ketua Pokmas bukan bukan dib alai rapat kelurahan sebagaimana mestinya sebagai wujud ketransparanan.

“terus terang saja saya merasa tidak pernah difungsikan dalam kegiatan Pokmas bidang kesehatan kelurahan kangkung ini,hanya judulnya saja saya Pembina tapi realitanya saya tidak pernah diajak koordinasi,jadi kalaupun ada pemotongan atau hal hal lain yang dilakukan oleh ketua pokmas itu saya benar benar tidak tahu”papar ketua penggerak PKK kelurahan Kangkung itu .

Camat Teluk Betung Selatan Herni Muspi, S Sos,ketika dimintai tanggapnnya mengenai apa ang terjadi disalah satu kelurahan diwilayah kecamatannya mengatakan hal senada dengan Pembina Pokmas bidang kesehatan kelurahan kangkung,dia mengatakan akan melakukan cross chek terlebih dahulu mengenai kondisi yang sebenarnya.

“saya akan mengecek dulu kondisi yang sebenarnya kelapangan,kepihak pihak terkait ditingkat kelurahan setempat kalau memang benar terjadi hal yang demikian tentunya kami akan menyikapi hal tersebut, kalau memang ada hal hal yang bengkok dan perlu kita luruskan pasti akan kita luruskan dalam artian pembinaan lebih lanjut agar yang bengkok tadi bisa lurus “ungkapnya. Senin(26/12)

@sulistya