Dampak dari Bus Maut "Gubernur DKI awasi kecepatan angkutan umum"

Jakarta, Sidak Post. Berkaitan kecelakaan bus Karunia maut di kawasan puncak, Bogor, Jawa Barat, yang merenggut 14 nyawa, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengimbau kepada sopir angkutan umum agar menjaga " kecepatan Transjakarta maksimal 50 Km/jam "tegas Fauzi Bowo. Kepada Dinas Perhubungan, Gubernur memerintahkan agar mengawasi secara ketat kecepatan angkutan kendaraan umum, Apalagi sesuai dengan data angka kecelakaan lalu lintas di Jakarta tergolong tinggi. "Saya yakin tiap kecelakaan yang terjadi dipastikan karena ada pelanggaran aturan. Bila aturan lalu lintas dipatuhi, maka Insya Allah kita akan selamat sampai tujuan", kata Fauzi Bowo yang akrab disapa Bang Kumis, usai menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW 1433 H di Kompleks Masjid Al Barkah, Tebet Jakarta selatan. Menurut Bang Kumis, pihaknya sudah melakukan koodinasi dengan Polda Metro Jaya, untuk meningkatkan disiplin warga Jakarta dalam berlalulintas. Untuk awak angkutan umum, saya sudah memerintahkan Dinas Perhubungan melakukan penertibkan yang ugal-ugalan termasuk Transjakarta. Kecelakaan disebabkan bus Transjakarta pada tahun 2011 lalu 17 orang meninggal dunia, 22 luka berat dan 63 luka ringan. Bahkan angka di Polda Metro Jaya menyebutkan setahun 997 orang tewas akibat kecelakaan dijalan raya.
Sementara itu untuk mengurangi angka kecelakaan, Kasat Lantas Jakarta Barat, Akbp Sularno SH, Selalu melakukan Razia Ranjau paku, hampir tiap hari, Sularno memerintahkan kepada anggotanya untuk merazia ranjau paku secara rutin. Saat ìni operasi ranjau paku difokuskan mulai dari bundaran Slipi sampai Jalan Daan mogot, daerah tersebut memang sudah menjadi fokus kami karena daerah tersebut rawan ranjau paku. kami tak pernah sungkan untuk menanyakan kepada pengendara yang sedang menuntun sepeda motornya akibat ranjau paku. Selain memberikan himbauan kepada pengendara kami pun melakukan pengarahaan kepada tukang tambal ban, pengarahaan ini menjadi upaya mencegahan terjadinya penebaran ranjau paku, tegas Sularno, SH.
Secara tegas Sularno akan menindak angkutan umum yang berplat hitam "Jangan sekali-kali beroperasi diwilayah kami"tegas Sularno SH". 
(Bambang Purnama)

JANJI KAPOLRI HANYA TINGGAL JANJI

SIDAK POST-BANJARMASIN. 10 janji Komjen Polisi Timur Pradopo dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang disampaikan pada fit and propfer test calon Kapolri di Komisi III, DPR RI kamis( 14 Oktober 2010 ) dulu bohong alias janji tersebut hanya tinggal janji, ungkap Badrul Ain Sanusi Al Afif SH MH MS (Wakil Direktur LEKEM-KALIMANTAN).  Janjinya tersebut adalah akan merencanakan 10 prioritas. Kesepuluh
program tersebut kata Timur meliputi :
BADRUL’AIN  S AL-AFIF ,SH, MH, MS  ASPIHANI  IDERIS,S.Ag, S.AP .MH Pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus menonjol. Meningkatkan Pemberantasan preman, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, illegal fishing, illegal mining, perdagangan manusia dan korupsi. Penguatan kemampuan Densus 88 anti teror, kekerjasama dengan TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pembenahan kinerja Reserse. Implementasi Struktur organisasi Polri yang baru. Membangun kerjasama melalui sinergi polisional yang proaktif. Memacu perubahan mind set and culture Polri. Menggelar SPK di berbagai sentra kegiatan publik. Mengembangkan layanan pengadaan sistem elektronik. Membangun dan mengembangkan sistem informasi. Menurut Timur dalam penyampaiannya di depan Komisi III DPR RI dulu, agar pelaksanaan program tersebut efektif, maka dia berjanji akan menuntaskan dalam tiga tahun masa kepemimpinannya, yakni kurun waktu 2010 – 2013.
Badrul Ain menambahkan janji Komjen Polisi Timur Pradopo tersebut sampai saat ini khususnya yang terdapat dalam poin 1 dan 2 hasilnya NOL, buktinya sampai
sekarang kepolisian belum bisa menangkap actor maupun pelaku penganiayaan terhadap beberapa Aktivis yang ada di Kalimantan Selatan, tegasnya seusai makan
bersama Lintas LSM Kal-sel di Banjarmasin.
Sebanyak 22 Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Lintas LSM Kalimantan Selatan (Kalsel)
meminta pihak kepolisian agar segera usut tuntas dan tangkap pelaku, terutama otak yang ada dibalik penganiayaan berupa penusukan terhadap Direktur Eksekutif
Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM Kalimantan) Aspihani Ideris, S.Ag, S.AP, MH. Hal ini disampaikan Kastalani Ideris, SH pengurus Koalisi Lintas LSM Kalimantan Selatan yang juga Direktur Daerah Masyarakat Peduli Lingkungan (MAPEL) Kalimantan Selatan pada  konferensi pers di Markas Koalisi Lintas LSM Kalsel. 
Aspihani Ideris merupakan pengurus Koalisi Lintas OKP-LSM Kalsel, yang menjadi korban penusukan oleh orang yang tidak dikenal Rabu (10/3/10) malam, di
Jalan Letjen R Soeprapto Kecamatan Banjarmasin Tengah depan rumah dinas Wagub Kalsel.
Berawal dari aksi unjuk rasa LSM LEKEM Kalimantan dan MAPEL di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Senin (8/3/2010) dulu dan dilanjutkan Kamis (11/03/2010) dengan
tuntutan agar mengusut tuntas kasus-kasus yang ada di Kalimantan Selatan serta menegakkan hukum semaksimalnya tanpa tebang pilih siapa yang terlibat, walaupun
pejabat.  Kastalani dan juga Badrul’ain menghimbau kepada seluruh jajaran Koalisi Lintas OKP-LSM agar menahan diri tidak bertindak anarkis dan balas dendam,
dengan adanya kejadian tersebut.  “Dan menyerahkan serta memberi kepercayaan sepenuhnya kepada pihak
kepolisian untuk mengusut kasus penganiayaan aktivis ini sampai tuntas, dimana diduga kuat melibatkan eksekutif yang bermental preman sebagai actor
intelektualnya”.
mereka juga mengharapkan agar seluruh OKP dan LSM untuk bisa berpikir jernih tidak mudah diadu domba atau menggunakan cara-cara premanisme,
demi membela kepentingan tertentu atau sesaat yang dapat merugikan perjuangan reformasi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di semua bidang khususnya di birokrasi dan mafia peradilan.
“Setiap kali LSM ataupun OKP mengangkat kasus-kasus yang berhubungan dengan Kepala Daerah, kita selalu terancam, dan selalu mendapat intimidasi”,
katanya.
Dijelaskanya, sudah ada tujuh orang anggota Koalisi Lintas OKP-LSM yang mengalami penganiayaan, mulai dari ancaman, teror bahkan penyiraman air keras
dan terakhir pembacokan, kami merasa terancam dengan penegakan supremasi hukum yang ada di Kalsel. 
Tujuh orang yang pernah mengalami penganiayaan diantaranya Sirajul Huda ,SH pada tahun 2007 dari LSM (Gerindo), A. Kahar Muzakir, MA (LEMPEKOR) Tahun 2008, H.Ahmad Saupi (Upi), Baharudin, H.M.Hasan (KNPI) Tahun2009,  dan terakhir bulan Maret 2010 dan Faturahman (LSM Mapel) Aspihani Ideris, A, S.AP, MH (LEKEM Kalimantan). Kesemuanya itu satupun belum ada yang bisa di ungkap Kepolisian sampai berita ini diturunkan, ungkap Badrul’ain dengan nada tegas.(Kastalani)

FKWJ : Tolak monopoli HPN oleh PWI

Jambi Sidak Post, Ditengah kerumunan masa dari berbagai elemen yang menyuarakan hati nurani masing-masing, sekelompok jurnalis yang mengatas namakan dirinya Forum Komunikasi Wartawan FKWJ  Jambi ikut menggelar orasi atas ketidak transparansi pelaksanaan Hari Pers Nasional ke 27 kamis (9/2), dengan tuntuntan :

1.       1.Hapuskan diskriminasi terhadap PERS.

2.       2.Jelaskan berapa anggaran kegiatan HPN 2012.

a.       Berapa anggaran yang bersumber dari dana APBN ?

b.      Berapa anggaran yang bersumber dari dana APBD ?

c.       Berapa dana yang bersumber dari sponsor atau pihak ke tiga ?

3.       3.Tolak monopoli HPN oleh PWI.

4.       4.Batalkan bantuan rumah untuk PERS.

5.      5. Kembalikan Aset pemda dan jangan beralih tangan kesalah satu organisasi PERS.

a.       Tanah milik pemda yang disewakan kepada PWI.

b.      Mobil bantuan operasional yang dipinjamkan kepada PWI.

6.       6. Batalkan peresmian perpustakaan PERS.

7.       7. Hapus slogan JAMBI EMAS 2015 di tugu PERS.

BLH MESUJI MENGABAIKAN MASYARAKAT BUKO POSO

Mesuji  Sidak Post, Sudah jatuh,tertimpah tangga,itulah yang di alami oleh warga yang bernama(MUNAJI) warga Kampung Buko Poso Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, Untuk menyikapi pemberitaan edisi kemarin belum ada tanda-tanda perkembangan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mesuji,oleh karena itu Wartawan Sidak Post tak akan henti-hentinya memberitakan sebelum ada kepastian baik dari PT.LAMBANG JAYA dan (BLH) dengan warga yang  sumurnya sumurnya tercemar limbah singkong.

Awal kejadian sumur warga tercemar limbah singkong dari tahun 2010 dan warga (Munaji) sudah melaporkanya kepada Kepala Kampung (YANTO) tapi apa tindakan dari Kepala Kampung tersebut,hanya disuruh menunggu PLN meyala baru akan di buatkan sumur bor.Dan ahiryna warga (Munaji)tersebut mengadu prmasalahan ini kepada DPD KO-WAPPI Kabupaten Mesuji pada tanggal 16 Januari 2012.Dasar pengaduan warga tersebut karena tidak ada tanggapan dari Kepala Kampung Bukoposo .

Dalam hal ini DPD KO-WAPPI Mesuji  mengadukan permasalahan ini ke BLH Kabupaten Mesuji pada tanggal 17Januari 2012,dan pada tanggal 18 Januari 2012 dari BLH turun ke lokasi untuk menyikapi laporan KO-WAPPI tersebut berdasarkan hasil kesepakatan dari BLH dan PT.Lambang Jaya akan menyelesaikan parmasalahan dan akan mengirim sempel air sumur warga ke Lab Provinsi. Atas kesepakatan itu akan menunggu hasil Lab tersebut  sampai 10 hari dari saat itu.Nah sampai saat inipun kesimpulan belum ada dari PT.Lambang Jaya dan BLH dan tidak ada kepastian.

Hal yang tidak di mengarti adalah”Apakah Pemerintah Kabupaten Mesuji telah mengabaikan masyarakat Mesuji ?Hal ini sampai sejauh manakah tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup terhadap permasalahan ini?

Saat Ketua DPD KO-WAPPI Kab.Mesuji (ZAINUDDIN. SE)menanyakan lewat via telpon,sangat menemukan kejanggalan dalam menjawab partanyaan salah satu pegawai BLH tersebut .Lalu apa jawabannya “Tidak ada duit untuk mengambil hasil Lab ke Bandar Lampung,nanti kalau sudah ada dana dari APBD kalau sudah keluar”katanya.Pantaskah dari Pemerintah Badan Linkungan Hidup berbicara seperti itu? Di sisi lain masyarakat beranggapan tidak serius menangan ini dan sudah mengangap di balik ini bermain mata antara BLH dengan PT.Lambang Jaya. Bagai manakah tanggapan pihak Pemerintah terkait tentang permasalahan ini? Tunggu edisi depan. @ I N K.

ADAM ISHAK BERSIKUKUH MEMPERTAHANKAN Pj.BUPATI MESUJI

Mesuji Sidak Post, Maraknya tuntutan agar segera dilaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mesuji serta tuntutan agar Pj Bupati Mesuji (Albar Hasan Tanjung) diturunkan,rupanya membuat gerah pihak keluarga wakil Bupati Kab.Mesuji yang terpilih (Adam Ishak).Hal ini dituangkan dalam surat pernyataan beberapa minggu yang lalu.Dalam surat pernyataan itu tertulis,Adam Ishak meminta kepada Gubernur dan DPRD untuk mempertahankan Albar Hasan Tanjung sebagai Pj.Bupati Mesuji dan menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kab.Mesuji.

Saat wartawan sidak post Menghubungin melalui telepon selular ,Adam Ishak Mengungkapkan “ Pihak Keluarga Ismail Ishak selaku wakil Bupati Mesuji yang terpilih dan warga mesuji pada umumnya berharap kepada Gubernur dan DPRD Lampung mempertahankan Pj.Bupati sekarang dan menunda pelantikan sampai hasil keputusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan SK MENDAGRI tanggal 20 September 2011 tambahnya tentang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mesuji yang terpilih, saat ini Ismail Ishak sedang menjalani proses hukum.

Negara kitakan negara hukum ,ada undang-undang yang menyatakan jika Bupati dan Wakil Bupati berhalangan selama 6 bulan berturut-turut karena sakit dan berhalangan selama 3 bulan berturut-turut karena terkait masalah hukum,maka MENDAGRI berhak mencabut SK tersebut,artinya jika pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tetap dilakukan dengan meminjam kakak saya (Ismail Ishak) untuk pelantikan saja,setelah itu dimasukan lagi ketahanan,siapa orangnya yang mau terima kalau kakaknya setelah dilantik lalu dimasukan lagi ke penjara”.ungkapnya.

Jika Pak Khamamik masih memaksakan untuk dilantik ,ini akan memicu keributan di Mesuji kecuali kalau dia (Khamamik) mau membuat surat pernyataan dengan pihak keluarga Ismail Ishak,artinya kalau Ismail di copot dari jabatannya, Khamamik juga harus dicopot.

Jadi saya berharap kepada Gubernur  dan Pemerintah Kab.Mesuji untuk bersikap arip dan bijaksana dalam persoalan ini”.jelasnya Adam Isak.@nengah.