KAMMI : Minta Kejati Selesaikan Kasus Bansos Bandung

Bandung SIDAK POST-  Kelanjutan kemarahan masyarakat anti Korupsi mulai memuncak,akibat lambatnya penanganan kasus korupsi di Kota Bandung oleh Kejati Jabar, Sekitar 30 Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bandung mendatangi Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Jumat (17/2/2012). Mereka meminta agar Kejati Jabar segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kota Bandung yang disinyalir merugikan negara Rp80 miliar.

Tidak Diketahui mengapa sampai Saat ini Kejati masih belum melimpahkan kasus dengan delapan orang tersangka Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke ke Pengadilan Tipikor Bandung. Para mahasiswa itu mendesak agar Kejati segera melimpahkan berkas kasus itu sebelum 19 Februari mendatang.

"Kami minta Kejati untuk menyerahkan pelimpahan berkas ke Pengadilan sebelum 19 Februari. Seharusnya kasus ini lebih terang setelah Pemkot mengembalikan uang pemulihan kerugian negara ke Kejati," ujar Ketua KAMMI Bandung Irfan Ahmad Fauzi saat berorasi di depan pintu gerbang Kejati Jabar, Jalan RE Martadinata, Jumat (17/2/2012).

Menurut dia, pengembalian uang kerugian negara dari Wali Kota Bandung Dada Rosada itu merupakan salah satu bentuk pengakuan jika di Pemkot Bandung terjadi tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemeriksaan orang nomor satu di Kota Bandung ini harus terus dilakukan hingga kasus ini benar-benar kurang. Diduga Uang pengakuan ini akan dianggap sebagai uang pengamanan agar orang nomor satu dan nomor tiga yaitu walikota Bandung dan Sekdakot Bandung aman dari Pemeriksaan.

Beberapa perwakilan dari pengunjuk rasa melakukan audiensi dengan pihak Kejati Jabar. Disebut lamban dalam penanganan kasus bansos  Kota Bandung, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar Fadil Zumhanna yang menemui perwakilan mahasiswa dengan tegas membantahnya.

Namun para mahasiswa tersebut  membenarkan kelambanan  Kejati Jabar dalam proses kasus Korupsi Kota Bandung itu, Mahasiswa menuding  dan menduga  bahwa Kejati Jabar ada main mata dengan para tersangka sehingga membuat kasus ini terkatung-katung.

Kejati malah menyalahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jabar yang telat menghitung jumlah uang kerugian negara. Baru-baru ini BPKP baru menyerahkan penghitungan kerugian negara hanya separuh.Namun Mahasiswa telah mengetahui bahwa kerugian Negara tersebut sebesar 40 miliar rupiah lebih.

“kok kenapa Kejati Jabar sekarang malah menyalahkan BPKP ?“ tutur seorang Demonstran.
Para pengunjuk rasa membubarkan diri sekitar pukul 11.00 WIB. Dengan berseragam hijau dan membawa poster, mereka berorasi. Poster tersebut diantaranya bertuliskan 'Bandung Lautan Koruptor', dan 'Bandung Merdeka Tanpa Koruptor'.

JURNALIS LANGSA PERINGATI HPN

    MENGECAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN

   MEMINTA KEPADA KAPOLDA ACEH UNTUK MENCOPOT KAPOLSEK BANDA ALAM BESERTA JAJARANNYA

Langsa Sidak Post,- Insan pers di Kota Langsa, Jumat (10/2), menggelar aksi damai untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2012 yang jatuh setiap tanggal 9 Februari. Aksi yang diikuti puluhan wartawan dari media cetak dan elektronik ini, mengutuk keras pelaku kekerasan terhadap pers, dipusatkan di Lapangan Merdeka Langsa.

Pantauan Sidak Post, sekitar pukul 10.00 WIB siang para wartawan baik yang tergabung di organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indepneden (AJI), Persatuan Wartawan Aceh (PWA), berkumpul di Rimbun Cafe, Jalan Sudirman Langsa. Selanjutnya dengan berjalan kaki mereka bergerak melalui Jalan A Yani, menuju Lapangan Merdeka.

Aksi dalam rangka memparingati HPN tahun 2012 tersebut, juga mendapat pengawalan ketat sejumlah aparat keamanan dari Satuan Lulintas (Satlantas) Polres Langsa. Dalam aksinya ini para wartawan juga mengusung sejumlah poster yang berbunyi, “Aparat jangan tutup mata dan bersekutu dengan pelaku kekerasan pers, stop pembiayaran terhadap kekerasan pers, tanpa pers bagai mulut tak berlidah, membungkam kebebasan pers sama dengan membungkan keadilan dan kebenaran.

Mereka juga membacakan pernyataan yang isinya antara lain, meminta aparat hukum untuk menangkap pelaku pemukulan terhadap wartawan, mengecam tindakan kekerasan terhadap pers, meminta Kapolda Aceh untuk mencopot Kapolsek Banda Alam Aceh Timur beserta jajarannya.

Selain itu juga menyikapi kejadian pemukulan seorang wartawan tabloid mingguan yang bertugas di Aceh Timur oleh oknum kontraktor, pada Selasa (7/2) lalu, wartawan juga mengusung satu poster yang bertuliskan, “Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Kota Langsa black list oknum kontraktor premanisme, kalau kami salah peringati dengan nasehat jangan dengan cara pembantaian.”,

Sementara itu, Bachtiar Husin, salah seorang wartawan media lokal mengatakan, dalam orasinya mengatakan pers harus bekerja sesuai Undang-undang nomor 40 tentang pers, dan pers tidak dibenarkan atau memposisikan diri sebagai bodyguard untuk membekingi oknum tertentu dalam hal kasus apapun. Para wartawan juga dituntut untuk berlaku jujur dan bertindak adil, serta harus menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi publik serta tidak mengandung unsur  fitnah maupun adu domba.

Setelah berorasinya sekitar 30 menit, komunitas jurnalis Langsa ini kembali bergerak melalui Jalan A Yani, melewati kantor DPRK Aceh Timur dan kantor Wali Kota Langsa. Kemudian selanjutnya menuju Jalan T Umar, dan akhirnya kembali lagi ke Rimbun Café. (vx4L/c.80y)

KOMISI X DPR-RI DUKUNG PENEGERIAN KAMPUS UNSAM

Langsa.Sidak Post
Tim Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), mendukung sepenuhnya peningkatan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Universitas Samudera (Unsam) Langsa yang merupakan kampus tertua di Provinsi Aceh, menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Demikian Ketua Tim Komisi X DPR-RI, H.Syamsul Bahri S, M.Sc saat berkunjung ke kampus Unsam bersama rombongan terdiri dari H.Raihan Iskandar LC, MM, H.Nurul Qomar S.Sos, Muslim SH, Dra Hj.Harbiah dan Salahuddin, M.Si (9/2).
Dikatakan, didasari semangat dan dukungan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, Pemko Langsa dan Kabupaten Aceh Timur, kedatangan tim DPR-RI merupakan salah satu upaya dalam memberikan dukungan atas penegerian Unsam Langsa. “Kami percaya apa yang disampaikan pihak yayasan bahwa keinginan masyarakat tiga daerah kabupaten/kota begitu kuat untuk segera diwujudkannya Unsam menjadi sebuah Perguruan Tinggi Negeri,” tegas Syamsul Bahri.
Meski demikian, tentu semua didasarkan kepada pertimbangan maupun keinginan yang lebih luas dan mendasar, sehingga ke depan Unsam dapat berkembang lebih maju, modern, memiliki daya tampung lebih luas, infrakstrukut yang lengkap serta dosen-dosen berkualitas, tentunya dengan output yang semakin bermutu.
Semua ini dalam rangka mempercepat pembangunan daerah maupun pembangunan wilayah untuk mendukung berkembangnya Human The Devolement Indeks, yang terus menjadi pemberitaan dari waktu-kewaktu. Sebab, semangat menjadikan Unsam menjadi PTN adalah alasan objektif dan rasional.
Karenanya, Komisi X DPR-RI berkewajiban memberikan dukungan (support). Sebagaimana yang telah dikatakan Ketua Yayasan Unsam, yaitu apa yang dimiliki akan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah untuk dimanfaatkan dan dikelola dengan tujuan agar Unsam samakin berkembang serta lebih maju lagi.
“Saya rasa tidak banyak pengurus yayasan yang ingin melepaskan asetnya dari sebuah pengawasan pribadi dan keluarga menjadi milik umum serta menjadi milik masyarakat secara luas. Saya pikir ini adalah ungkapan yang ikhlas dan perlu kita banggakan bersama,” ujarnya.
Maksud atas kedatangan Komisi X ini ke kampus ini, selain untuk melihat secara langsung dukungan masyarakat maupun pihak lainnya terhadap penegerian Unsam, juga sarana yang telah dimiliki sebagai bahan pertimbangan pantas-tidaknya status Unsam ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) oleh Pemerintah Pusat.
Sementara itu Ketua Yayasan Drs H.Djamaluddin AR mengungkapkan Unsam berdiri tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (SK Mendikbud) Nomor: 0477/0/1985 tanggal 22 Oktober 1985. Sebelumnya, PT ini dalam bentuk Sekolah Tinggi (ST), yaitu ST Hukum dan ST Ekonomi serta lebih awal lagi dalam bentuk Fakultas Keguruan Persiapan Negeri (FKPN) yang berafiliasi dengan FKIP Unsyiah dari tahun 1970-1972.
Diakui, selama ini sumber dana dari kampus berasal dari uang SPP mahasiswa/i, yang dipergunakan untuk biaya rutin dan sebagian lagi buat pembangunan fisik. Sedangkan dari bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemprov Aceh selama ini digunakan untuk pembangunan fisik kampus.
Jadi, untuk menjawab aspirasi dan tuntutan hati nurani masyarakat, dimana pihak yayasan telah sepakat serta berketetapan hati dengan penuh istiqamah, dan komitmen yang kuat menajdi PTS Unsam menjadi PTN. Serta berjanji siap menyerahkan seluruh aset yang dimiliki kepada Pemda setempat.(vx4L/C.80y)

WARTAWAN DI PUKUL DI DEPAN POLISI

Aceh Timur,Sidak Post Kekerasan terhadap insan pers masih saja terjadi di Aceh, justru pada saat menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2012 beberapa waktu lalu. Basri, salah seorang Wartawan Mingguan Radar Nusantara terbitan Jakarta yang bertugas di wilayah Idi Rayeuk, Aceh Timur, dipukul oleh oknum kontraktor, Selasa (7/2), hanya gara-gara dia mengkonfirmasi proyek pembangunan jalan di wilayah Keude Geurubak, Idi rayeuk Aceh Timur.

Ironisnya, pemukulan itu malah terjadi di depan Kapolsek Banda Alam, Aceh Timur. Tidak terima atas pemukulan tersebut, korban yang merupakan warga Idi Rayeuk, Aceh Timur, pada hari itu juga langsung melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polres Aceh Timur.

Kepada Sidak Post (8/2), Basri yang menjadi korban pemukulan menceritakan bahwa pada hari Selasa siang itu ia mengonfirmasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aceh Timur, Yusuf Adam, tentang pekerjaan pengaspalan jalan lintas Idi-Keude Geurobak, Kecamatan Banda Alam. Kadis menerangkan bahwa jalan tersebut dikerjakan rekanan bernama Sulaiman.

Setelah mengakhiri konfirmasi kepada Kadis PU Aceh Timur, kontraktor yang bernama Sulaiman tiba-tiba menelepon Basri. Ia mengajak Basri bertemu di Keude Idi. Namun, karena saat itu Basri masih ada urusan di Polsek Banda Alam, lalu dia jawab tak bisa bertemu di Keude Idi. Basri juga menerangkan bahwa ia sedang minum kopi dengan temannya di warung yang tak jauh dari Mapolsek Banda Alam.

Satu jam kemudian, Sulaiman mendatangi Basri naik mobil CRV warna silver. Ia ditemani seseorang yang dikenal Basri punya nama julukan “Kumis”.

“Saat itu Sulaiman dan Kumis memanggil saya dari mobil CRV dan meminta saya naik ke mobil itu.Namun karena merasa curiga akan terjadi sesuatu, saya menolak untuk naik ke dalam mobil”,ujar Basri.

“Saya bilang begini, kalau mau pukul saya, pukul aja di sini,” kata Basri saat ini. Meski demikian, terang pria kurus ini, akhirnya si kontraktor meminta untuk bertemu di tempat lain. Dan disepakatilah di Polsek setempat.

Begitu tiba di Mapolsek Banda Alam, Basri mengaku sempat memberitahu
kepada Kanit Reskrim bahwa kemungkinan besar ia akan dipukul. “Waktu itu kanit langsung menyuruh saya masuk ke dalam kantor Mapolsek”,lanjutnya.

Masuk ke ruangan itu ternyata tak menjamin Basri aman. Baru beberapa menit dia berlindung di situ, tiba-tiba masuk Kumis dan Sulaiman. Dengan nada tinggi Sulaiman langsung bertanya kepada Basri mengapa ia mengonfirmasi masalah pembangunan jalan tersebut kepada Kadis PU Aceh Timur.

Kemudian, sambung dia, Sulaiman memegang kerah bajunya dan Kumis menampar pada bagian mukanya. Tak puas dengan tamparan, Sulaiman hendak menghajar dirinya dengan bogem mentah, namun langsung dilerai oleh kapolsek dan kanitnya. “Setelah mereka memukul saya, Sulaiman dan Kumis langsung pergi meninggalkan Polsek Banda Alam.

“Karena tak ada tanggapan di Polsek, sekitar pukul 16.00 WIB, Selasa (7/2), saya melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke SPK Polres Aceh Timur, “ sebut Basri.

Dia mengatakan, laporan tersebut bernomor SPPL/14/II/2012/SPK, perihal laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala Sentral Pelayanan Kepolisian Polres Aceh Timur, Aipda Rasyid Anggara. Ditemani personel Polres Aceh Timur, Basri kemudian melakukan visum ke RSUD Idi Rayeuk.

Sementara itu, Kadis PU Aceh Timur, M Yusuf Adam, kepada Sidak Post  (10/2) membenarkan bahwa Basri, menelepon dirinya, menanyakan terkait pekerjaan pengaspalan jalan penghubung Kecamatan Idi Tunong, dengan Kecamatan Banda Alam (Jalan Keude Geurobak- Idi Tunong).

“Benar bahwa saya ada memberikan nomor telepon wartawan tersebut kepada kontraktor. Setelah itu, saya tak tahu lagi. Apalagi tentang insiden pemukulan itu sungguh saya tak tahu kejadiannya,” ujar Kadis PU Aceh Timur.

Kapolres Aceh Timur, AKBP Iwan Eka Putra, saat dikonfirmasi wartawan (8/2) mengatakan bahwa dia tengah rapat di Mapolda Aceh.

Sang kontraktor, Sulaiman, kepada wartawan (9/2) menyatakan setelah diberi tahu Kadis PU Aceh Timur, ia menelepon Basri dan minta bertemu untuk menjelaskan mengapa ruas jalan itu belum bisa diaspal. “Saya minta bertemu, tapi ia tidak mau bertemu dan mengatakan bahwa ia sedang berada di Mapolsek Banda Alam,” ujar Sulaiman.

Sulaiman menyatakan seringnya turun hujan selama ini di kawasan itu ditambah belum bisa dilalui Jembatan Blang Siguci, itulah kendala utama sehingga ruas jalan tersebut belum diaspal. Dia tambahkan, setelah Basri tak mau bertemu, lalu Sulaiman dan Kumis pergi ke Mapolsek Banda Alam untuk menjumpai Basri. “Saat kami bertanya kepada Basri, dia berbelit-belit dan seolah-olah tidak mengetahui bahwa itu pekerjaan Sulaiman. Mendengar jawabannya itu, Kumis langsung emosi dan menampar Basri. Saya akui saya juga ada memegang kerah leher baju si Basri. Tapi perlu saya klarifikasi bahwa itu bukan pemukulan, karena kami hanya memperingatkannya. Kalau saya ikut memukul mungkin bukan begitu kejadiannya,” ucap Sulaiman.

Ketua PWI Perwakilan Aceh Timur, Agusni AH SE, kepada wartawan (10/2), mengecam aksi premanisme tersebut. Tindakan itu tidak bisa ditolerir dan sangat disesalkan, apalagi peristiwanya terjadi di Polsek Banda Alam.
"PWI dengan tegas meminta penegak hukum memproses kasus ini," katanya seraya menyayangkan Kapolsek Banda Alam yang dinilai tidak melindungi dan mengayomi masyarakat. (vx4L)